Asri Anas Rekomendasi Copot Kadinkes dan Penjabat Bupati Polman

1245

INFOSULBAR.COM, Jakarta – Ratusan tenaga kesehatan yang masih berstatus tenaga honorer dan sukarela di Polewali Mandar (Polman) dikabarkan telah diberhentikan.

Beberapa di antaranya juga dikabarkan memilih mengundurkan diri karena merasa diintimidasi oleh sejumlah Kepala Puskesmas.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional (PPNI) Polman, Rusdianto, kepada INFOSULBAR.COM, Senin (14/5/18) malam.

Dia mengaku, hal ini dipicu oleh adanya aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan tenaga kesehatan di Polman yang menuntut agar upah mereka dinaikkan.

“Jadi awalnya ini karena aksi demo yang kami gelar. Jumlah peserta aksi anak sukarela dan beberapa tenaga kontrak sebanyak 307 orang. Yang tetap memilih belum masuk kerja sebanyak 151 orang,” kata Rusdianto.

“Sementara, yang langsung dikeluarkan oleh Kepala Puskesmasnya sebanyak 83 orang, terdiri dari Puskesmas Polewali 3 orang, Puskesmas Massenga 19 orang, Puskesmas, Matakali 11 orang, Puskesmas Limboro 16 orang, Puskesmas Tutallu 11 orang. Jadi 151 orang jumlah yang belum masuk kerja pasca demo karena intimidasi pemecatan,” urainya menambahkan.

Merespon hal tersebut, Anggota DPD RI Dapil Sulbar Muhammad Asri Anas langsung bereaksi keras. Menurut senator dua periode itu, aksi yang dilakukan oleh perawat Kabupaten Polewali Mandar merupakan aksi yang snagat wajar.

“Aksi itu wajar dan lumrah, sebab mereka mempertanyakan dan menuntut status serta upah layak,” tehas Asri.

Dia mengaku, aksi tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga dianggap keliru jika para perawat yang melakukan aksi justru mendapat intimidasi berupa pemecatan.

“Apa yang perawat lakukan itu didasari oleh 3 undang undang. Pertama UU Keperawatan No 38 tahun 2014. Kedua UU hak asasi manusia/ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi mencakup hak-hak sebagai berikut : 1) Hak untuk hidup; 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) Hak mengembangkan diri; 4) Hak memperoleh keadilan; 5) Hak atas kebebasan pribadi; 6) Hak atas rasa aman; (3) Uu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelas Asri.

Olehnya, pimpinan Badan Anggaran MPR RI itu menilai, sangat tidak pantas jika Pemkab bertindah senonoh dengan menonaktifkan atau memberhentikan ratusan perawat di Polman.

“Sangat tidak pantas Bupati Polman bertindak otoriter dengan menonaktifkan atau memecat 100 lebih tenaga honorer dan sukarela yang telah mengabdi bertahun tahun. Dan tentu saya meminta kepada bupat polman untuk menonaktifkan Kepala Dinas Kesehatan yang melakukan intimidasi kepada para perawat ini,” ucap Asri.

Harusnya, lanjut dia, Bupati Pooman membuka ruang untuk berdialog dan mencari solusi terhadap tuntutan perawat, bukan malah memecatnya.

“Sebab jika itu dilakukan maka saya menganggap Bupati dan Kadis atau yang terlibat memecat tidak mengerti regulasi dan tidak pandai menghargai jasa dan kerja para perawat. Jika pemecatan dilakukan dengan sewenang-wenang saya akan meminta Komnas Ham dan Ombusman untuk ikut menyelirdki kasus ini. Jika perlu bersama DPD RI merekomendasikan pemberhentian Kadis dan Penjabat Bupati Polman kerena melanggar beberapa ketentuan UU,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here