Mahasiswa Desak Pemkab Mateng Carikan Solusi Terkait Pembayaran Petani Sawit

904

INFOSULBAR.COM, Mateng – Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kambunong, Saddam Husain, kembali menyorot dan mempersoalkan hasil panen para petani sawit di Mamuju Tengah (Mateng) yang hingga saat ini belum terbayarkan.

“Sungguh tragis nasib para petani sawit yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan berkebun swadaya kelapa sawit. Bagaimana tidak, hal ini dikarenakan pengolahan pabrik kelapa sawit yang ada di Mamuju Tengah sampai saat ini belum ada yang membayar hasil panen dari para petani yang sudah diolah dan bahkan mungkin CPO (Crude Palm Oilnya, red) sudah terjual,” kata Saddam kepada wartawan, Kamis (26/7/18).

Menurutnya, hasil perkebunan sawit swadaya yang belum dibayarkan ke petani ditaksir mencapai Rp 40 Miliar lebih.

“Untuk Pabrik PT. Triniti Palms Plantations sebanyak Rp 30 Mikiar, dan sekitar Rp 15 M untuk Pabrik PT. Wahana Karya Sejahtra Mandiri. Sungguh malang nasibnya petani sawit karena hanya dengan berkebun swadaya dapat memenuhi kebutuhan sehari hari mereka dan sudah menjadi mayoritas penghasilan utama dari berkebun kelapa sawit tersebut,” jelasnya.

Olehnya, Saddam mendesak kepada Pemkab Mateng agar segera mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi petani sawit.

“Pemkab harus mengambil langkah tegas. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, kasihan masyarakat petani kita,” tegasnya.

Selain permasalah pembayaran hasil petani sawit, Saddam juga menyorot pembangunan Pabrik PT. Prima Nusa Global Lestari yang berada di Dusun Antalili, Desa Kambunong.

“Pembagunan Pabrik PT. Prima Nusa Global lestari yang berada di Desa Kambunong, kami menggangap cacat administrasi,” sebutnya.

Aktivis PMII Mamuju yang juga alumni Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju jurusan Teknik Sipil ini meminta Pwmprov Sulbar dan Pemkab Mateng agar segera menyelesaikan ketimpangan yang dialami masyarakat.

Dikhawatirkan, lanjut Saddam, persoalan tersebut justru akan menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat.

“Untuk itu saya meminta kepada pemeritah Provinsi dan khususnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tidak buta dan tuli melihat persoalan ketimpangan yang di lalami masyarakat. Sehingga secepatnya harus siselesaika, jangan sampai menjadi pemicu konflik di masyarakat,” harapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here